Tel Aviv, SPNA – Ketua Parlemen (Knesset) Israel, Yariv Levin, Jumat (04/09), mengatakan bahwa hubungan diplomasi yang baru-baru ini terjalin dengan Uni Emirat Arab (UEA) tidak bertentangan dengan rencana negara Zionis itu untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Penundaan proses aneksasi tersebut merupakan permintaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bukan karena kesepaktan damai dengan Emirat.
“Normalisasi hubungan antara Israel dan UEA tidak mensyaratkan pembatalan aneksasi Tepi Barat. Proses pencaplokan terhenti untuk sementara waktu atas permintaan Presiden Amerika.” Ucapnya dalam wawancara dengan wartawan dari salah satu surat kabar harian Israel, Makor Rishon.
Levin menambahkan bahwa Pemerintah Israel saat ini sedang mempersiapkan rencana besar untuk memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. “Kita tidak akan membedakan apakah permukiman itu berada di pagar Israel atau di luar perbatasan.”
Uni Emirat Arab baru saja menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel. Dengannya ia akan menjadi negara ketiga, setelah Mesir (tahun 1979) dan Yordania (Tahun 1994), yang menandatangani perjanjian damai dengan negara yang menjajah Palestina tersebut.
Pangeran Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, pasca penendatanganan memposting sebuah status menguatarakan bahwa pejanjaian damai tersebut akan menghentikan Israel dari pencaplokan Tepi Barat.
Meski di saat yang sama, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah membantah hal tersebut. Ia menafikan kabar yang berkembang bahwa dirinya akan membatalkan niat aneksasi Tepi Barat. Kepada Yahudi Israel ia berjanji akan menepati janjinya saat kampanye dulu.
Dikutip dari media lokal Palestina, Ramallah, Kementeri Luar Negeri Emirat menyebutkan bahwa jaminan sebenarnya dari perjanjian tersebut adalah Amerika Serikat, bukan pembatalan pencaplokan.
“Normalisasi akan terus berlangsung meski Israel menjalankan rencana pencaplokannya di Tepi Barat.” Kata Jamal Al-Musyrikh, Direktur Perencanan di Kementerian Luar Negeri UEA.
(T.HN/S: Ramallah)
