Ramallah, SPNA – Israel membebaskan seorang legislator terkemuka Palestina, Khalida Jarrar, yang telah ditahan selama 20 bulan tanpa menjalani proses peradilan. Penahannya dikaitkan dengan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Suami Khalida Jarrar, Ghassan, mengatakan bahwa legislator berusia 56 tahun itu dibebaskan pada hari Kamis (28/02/2019), dan Hanan Ashrawi, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga mengkonfirmasi pembebasan Jarrar.
“Penahanan ini merupakan babak lain dari penganiayaan dan penindasan seumur hidup yang dilakukan pendudukan Israel terhadap pembela hak asasi manusia terkemuka ini. (Penindasan lainnya) termasuk penangkapan, tahanan rumah dan larangan bepergian karena aktivitasnya melawan pendudukan dan pekerjaannya dalam membela hak nasional dan hak asasi manusia rakyatnya,”katanya.
Jarrar, seorang ibu dari tiga anak, ditangkap pada 2 Juli 2017, karena menjadi anggota senior di PFLP, sebuah gerakan yang dianggap sebagai “organisasi teroris” oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Rincian tuduhan terhadap dirinya adalah rahasia, sebagaimana yang sering diterapkan Israel dalam penahanan administrasi, yang memungkinkan tersangka ditahan tanpa proses peradilan untuk periode enam bulan yang dapat diperpanjang.
Seorang legislator di parlemen Palestina, Jarrar dijatuhi penahanan administratif selama enam bulan segera setelah penangkapannya yang kemudian diperpanjang beberapa kali.
Militer Israel mengatakan bahwa perpanjangan akan masih dilakukan sehingga “personil keamanan menemukannya masih menjadi ancaman besar.”
Banyak pemimpin PFLP yang ditahan dan Jarrar telah dipenjara beberapa kali.
Sejak penahanannya dimulai, parlemen Palestina telah dibubarkan karena perselisihan internal.
Jarrar baru dibebaskan pada Juni 2016 setelah 14 bulan di penjara Israel karena diduga mendorong serangan terhadap warga Israel, tuduhan yang telah dibantah oleh Jarrar dan keluarganya.
Israel mengatakan bahwa penahanan administratif dimaksudkan untuk memungkinkan pihak berwenang menahan tersangka sambil terus mengumpulkan bukti, dengan tujuan mencegah serangan sementara itu.
Tetapi sistem itu telah dikritik oleh Palestina, kelompok hak asasi manusia dan anggota komunitas internasional yang mengatakan bahwa Israel menyalahgunakan tindakan itu.
