Gaza, SPNA – Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Rabu (11/11/2020), mengumumkan bahwa krisis keuangan yang dialami Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) adalah “buatan manusia” dan ini bertujuan untuk “menghapus isu pengungsi dan menghancurkan lembaga PBB tersebut.”
“Gerakan Hamas sangat prihatin atas pengumuman yang disampaikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, bahwa badan PBB itu memutuskan untuk menunda sebagian pembayaran gaji hampir 28.000 karyawan di lima bidang operasinya,” Hamas mengkomunikasikan dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu menambahkan, “Kami percaya bahwa keputusan seperti itu memiliki dampak berbahaya terhadap ribuan keluarga Palestina dan bisa memengaruhi kualitas hidup para pengungsi Palestina yang tinggal dalam penjagaan UNRWA, terutama di tengah keadaan darurat terkait dengan wabah virus corona,” menunjuk pada Gaza yang “telah menderita krisis kemanusiaan selama 14 tahun karena pengepungan Israel yang melumpuhkan.”
Gerakan tersebut melanjutkan, “Krisis keuangan buatan manusia ini memiliki dasar politik dan dimaksudkan untuk menghapus masalah pengungsi dan menhancurkan badan PBB itu. Krisis ini tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan para pengungsi dan layanan kemanusiaan yang ditawarkan oleh badan PBB tersebut.”
Hamas menekankan bahwa komunitas internasional yang diwakili oleh PBB, “Harus memikul tanggung jawabnya terhadap mandat yang diberikan kepada UNRWA, sampai masalah kompensasi dan pengungsi Palestina sepenuhnya diselesaikan.”
Ini menegaskan kembali bahwa masalah pengungsi Palestina, “Apakah inti dari perjuangan kebebasan melawan pendudukan Israel dan setiap upaya untuk membiarkan masalah ini tidak terpecahkan akan mempengaruhi keamanan dan stabilitas di dalam dan di luar Palestina.”
Mengakhiri pernyataannya, Hamas mendesak, “PBB tidak boleh tunduk pada tekanan yang menumpuk di atasnya. Sebaliknya, ia harus bekerja untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi sejalan dengan resolusi internasional yang menjamin kehidupan yang layak bagi para pengungsi hingga kembali ke kampung halaman dan desa, tempat di mana mereka dipaksa keluar pada tahun 1948. ”
(T.RA/S: MEMO)
